Realisasi PAD Provinsi – Tak hanya temuan soal kerugian PT Bengkulu Mandiri, sidang paripurna LKPJ Gubernur tahun anggaran 2013, juga menyisakan sejumlah catatan lainnya. Salah satunya adalah soal kejelasan angka kendaraan wajib pajak di Provinsi Bengkulu, yang hingga saat ini diklaim Komisi II Dprd provinsi tak pernah diketahui.
Ketua Komisi II Dprd Provinsi, Lukman SP, menyebut hal ini bisa berpotensi menjadi celah kebocoran karena tak jelas tolak ukur yang bisa dijadikan patokan atas realisasi pajak kendaraan yang didapatkan.
Menurutnya, selama ini target realisasi pajak dari kendaraan bermotor, hanya ditentukan di atas kertas tanpa tahu pasti jumlah kendaraan yang ada. Hal inilah yang wajib dipertanyakan, karena bisa saja jumlah potensi pajak sektor ini justru jauh lebih besar dari realisasi pajak kendaraan bermotor selama ini.
Sebagai contoh, realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2013 yang surplus dari target sekitar Rp 100 miliar, bisa saja sebenarnya potensi yang ada justru lebih dari Rp 200 miliar.
Prio Susanto RBTV Melaporkan
DPRD Pertanyakan Jumlah Objek Pajak Kendaraan
0 komentar :
Post a Comment